Penyaluran KUR berjalan mundur

JAKARTA (bisnis.com): Menneg Koperasi dan UKM Suryadharma Ali menilai penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada semester pertama tahun ini tidak hanya berjalan di tempat, tetapi sudah berjalan mundur.   “Kalau ada mengatakan jalan di tempat, persepsi itu salah. Yang benar penyaluran KUR oleh 6 bank berjalan mundur,” kata Suryadharma Ali saat membuka Dialog Nasional Efektivitas Penyaluran KUR Dalam mendorong Pertumbuhan UMKM.

Perlambatan penyaluran KUR mengecewakan Suryadharma karena jumlah yang diakses pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) jauh menurun dibandingkan periode sama pada tahun lalu. Tahun ini hanya terserap sekitar Rp2,4 triliun dari pagu anggaran tersedia Rp20 triliun. Pada semester pertama tahun lalu, terserap sekitar Rp7 triliun.

Kondisi ini memicu keinginan Kementerian Koperasi dan UKM melibatkan bank swasta maupun Bank Pembagunan Daerah (BPD). Faktor lain perlambatan KUR akibat sistem BI Checking yang diberlakukan terhadap pelaku usaha mikro yang mengajukan pinjaman Rp5 juta ke bawah.

Karena itu Suryadharma meminta Bank Indonesia memberi kelonggaran untuk membebaskan BI Checking bagi usaha mikro. Namun permintaan tersebut tidak bisa dilayani Bank Indonesia karena BI Checking merupakan salah satu katup pengaman bagi terjadinya kredit macet, seperti dikemukakan Kepala Biro Pengembangan BPR dan UMKM Direktorat Kredit, BPR dan UMKM bank Indonesia, Khairil Anwar.

“BI Checking merupakan bagian dari sistem yang diberlakukan Bank Indonesia. Jadi, bank pelaksana yang memutuskan perlu atau tidak sistem itu. Tetapi kami yakin bank juga tidak ingin tercoreng namanya tanpa menggunakan BI Checking,” ujar Khairil Anwar. (tw) bisnis.com