Kredit Usaha Rakyat perlu dievaluasi

SURABAYA (bisnis.com): Pemerintah disarankan mengevaluasi penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang belum optimal karena pelaksanaan dan aturan programnya tidak mencerminkan prorakyat.

Ketua Forum Daerah UKM Jatim Nur Cahyudi mengatakan tidak sedikit dari kalangan pengusaha mikro yang justru enggan mengajukan KUR. Hal itu menjadikan penyerapan kredit yang diunggulkan untuk menolong rakyat kecil ini sering tersendat-sendat.

Forum itu memprediksi penyerapan kredit tersebut tidak akan bisa optimal sebagaimana yang ditargetkan pemerintah. Pasalnya, kata Nur, pelaksanaan aturan penyaluran KUR itu sendiri sama sekali tidak mencerminkan prorakyat.

“Kalau UKM Mikro ini saja tidak banyak yang minat, seharusnya pemerintah peka dan segera melakukan evaluasi,” ujarnya.

Menurut dia, selama dana dan panyalurannya diserahkan kepada perbankan dan pemerintah hanya sebagai penjamin jika terjadi kredit macet, maka para UKM mikro ini akan takut menyerap dana bersangkutan. Pasalnya bunga yang dibebankan bank relatif mahal, bahkan bisa lebih mahal dibandingkan dengan kredit korporasi.

Nur mencontohkan untuk pinjaman Rp1 juta saja suku bunganya mencapai 30%, sementara untuk usaha lebih besar rata-rata bunganya lebih rendah yakni berkisar 12%-18%.

“BI Rate dan suku bunga kredit umumnya sudah beberapa kali mengalami penurunan, tapi bunga KUR tetap tinggi yakni 18% ke atas,” katanya.

Dia menambahkan selama pelaksana dan dana penyaluran KUR itu dilakukan perbankan maka dipastikan program kredit pro rakyat ini tidak akan pernah bisa efektif, sebaliknya justru berpotensi mengalami kemunduran.

Data di BI Surabaya menunjukkan penyaluran KUR oleh enam bank di Jatim selama semester I/2009 mengalami perlambatan. Sampai akhir triwulan II (semester I/2009) penyerapan kredit ini tercatat Rp2,27 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 369.655 nasabah. (tw)