Ke-13 BPD yang menandatangani kesepakatan kerja sama (MoU) pada akhir Februari 2010 lalu adalah Bank Jatim, Bank Jabar Banten, Bank Jateng, Bank DKI, Bank Kalbar, Bank Papua, Bank Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Nagari, Bank DIY, Bank NTB, dan Bank Maluku.

Menurut Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram, meski ke-13 bank telah menyalurkan pembiayaan, baru satu di antaranya yang telah diketahhui menunaikan tugasnya.

”Di antara ke-13 bank tersebut yang telah kami terima laporannya menyalurkan pembiayaan kepada debitur KUMKM adalah Bank Jabar Banten. Jumlahnya belum terlalu besar, yakni senilai Rp2 miliar,” ujar Agus Muharram kepada Bisnis.com, hari ini.

Oleh karena pada kuartal pertama ke-13 BPD diyakini belum bisa mencapai target penyaluran sesuai kesepakatan, dia mengingatkan supaya ban-bank tersebut meningkatkan kinerjanya pada kuartal berikutnya. Ke-13 BPD telah merevisi target penyaluran dari sebelumnya sekitar Rp3,2 triliun, menjadi Rp2 triliun.

Untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai target Rp20 triliun per tahun, Kementerian Koperasi dan UKM juga tidak tinggal diam. Instansi ini akan mengerahkan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan peningkatan kapasitas kinerja KUMKM.

Lembaga pertama adalah Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) serta Business Development Services-Provider (BDS-P). “Selain melatih tenaga lapangan, kami juga akan mengoptimalkan tenaga penyuluh KUMKM di daerah-daerah,” kata Agus.(er)

Menteri KUKM Sjarifuddin Hasan mengatakan pihaknya akan berkordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menghentikan rencana pasar modern beroperasi 24 jam penuh.

Menurut dia, rencana pasar modern buka 24 jam cukup meresahkan para pedagang tradisional karena akan menggerus bisnis dan usaha mereka. Operasional pasar modern, katanya, sudah diatur oleh pemerintah, termasuk jam beroperasi dan lokasinya.

“Pemerintah tetap memproteksi pasar tradisional, dalam peraturannya sudah jelas. Pasar tradisional diisi oleh pengusaha kecil, UKM, dan koperasi,” katanya di sela-sela kunjungan ke Pasar Induk Caringan Bandung, pekan lalu.

Sjarifuddin mengatakan, kalau diperlukan, pemerintah akan menertibkan pasar modern yang beroperasi menyalahi peraturan, seperti buka 24 jam. “Kami akan awasi pasar modern, termasuk mengawasi pelaksanaan dari peraturan pemerintah mengenai pasar modern dan tradisional, karena selama ini yang bermasalah ada pada tahap pelaksanaan.”

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, pedagang tradisional di Pasar Induk Caringin Bandung mengeluh dan keberatan apabila pasar modern beroperasi 24 jam.

Sekjen Persatuan Pasar dan Warung Tradisional Jabar Asep Wahyu mengatakan sejak pasar modern bebas beroperasi, omzet pedagang tradisional di wilayahnya turun 50%.

“Kondisi yang paling kami khawatirkan adalah kalau pasar modern tersebut beroperasi 24 jam nonstop. Kami sangat menolak hal ini karena akan lebih mematikan pasar tradisional,” jelasnya.

Menurut dia, rencana pemerintah untuk mempersilakan pasar modern beroperasi 24 jam bertentangan dengan Kepres No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

“Pasar modern yang buka 24 jam sangat menganggu, dan ini membuktikan tidak adanya keberpihakan dari pemerintah kepada rakyat, khususnya pedagang pasar tradisional,” ujarnya.

Idealnya, lanjut dia, pasar modern beroperasi hingga pukul 22.00. Saat ini saja sudah ada pasar modern yang sudah berani buka 24 jam, kendati masih belum merata dan baru dilakukan oleh convenience store.

Direktur Legal & Business Service Bank Mandiri Bambang Setiawan mengatakan ke-30 perguruan tinggi itu baru dari Seputar Surabaya belum termasuk Malang. Rencananya di kota itu akan ada. 20 perguruan tinggi siap terlibat dalam program pengembangan kewiraudahaan tersebut.

“Sebelum mengaplikasikan modul pengajaran kewirausahaan sejumlah dosen dari perguruan tinggi itu harus lebih dulu mengikuti training of trainer bagi dosen,” ujar Bambang disela-sela penyelenggaraan Trainer bagi 100 dosen di Surabaya.

Tujuan dari program training ioni adalah untuk memperdalam pemahaman dosen terhadap materi modul kewirausahaan yang disusun menjadi referensi di dalam mata kuliah bersangkutan. Bambang berharap aplikasi program ini tidak hanya teori tetapi bisa langsung diaplikasikan dengan mendorong mahasiswa membangun usaha secara formal.

Mandiri siap menggulirkan dana pembiayaan dan pendampingan bagi usaha bersangkutan. Sebagaimana diketahui untuk di Jatim saja BUMN tersebut menyiapkan dana sekitar Rp10 miliar.

Dana tersebut berasal dari dana CSR Bina Lingkungan dengan suku bunga sangat rendah yakni 0,5% per tahun.

Selain Jawa Timur, Mandiri juga akan mengajak perguruan tinggi di Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Medan, Makassar, Pontianak dan Manado.

Secara nasional bank ini menargetkan 300 perguruan tinggi untuk bisa mengaplikasikan modul pengajaran kewirausahaan tersebut. Dari program ini diharapkan akan tumbuh sebanyak mungkin usaha mikro modern karena berangkat dari kalangan terpelajar.

Fasli Djalal, Wakil Mendiknas, menjelaskan instansinya hingga saat ini telah melatih sekitar 1.200 alumnus sekolah kejuruan, umum serta perguruan tinggi dalam program kewirausahaan. Pelatihan ini bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Entrepreneur Ciputra.

”Lulusan SMU dan SMK saat ini tercatat 2,4 juta, dan sekitar 4% dari lulusan itu bermimpi masuk perguruan tinggi. Artinya, cukup banyak yang harus direalisasi mimpinya. Namun, kami berharap agar mereka juga melihat dunia wirausaha positif untuk meraih kesuksesan,” kata Fasli Djalal, hari ini.

Minat alumnus perguruan tinggi untuk menekuni dunia wirausaha, katanya, juga masih terbatas. Saat ini mahasiswa yang menekuni kewirausahaan tercatat sebanyak 4,5 juta orang. Akan tetapi jumlah ini dinilai Fasli masih kecil dibandingkan kebutuhan sesuai populasi penduduk Indonesia.

Menurut dia, jumlah mahasiswa yang lulus setiap tahun dari perguruan tinggi sekitar 800.000 orang. Namun, kurang mendukung bagi perekonomian Indonesia karena mereka lebih banyak memilih menjadi karyawan (mencari pekerjaan), bukan jadi pencipta lapangan kerja.

Dampak negatifnya adalah menghasilkan peningkatan angka pengangguran pada kalangan terdidik. Persentase mahasiswa bagi mendorong perekponomian nasional juga masih kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia.

”Di Indonesia, persentase mahasiswa yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi hanya 18%, sedangkan Malaysia lebih dari 30%. Persentase lebih besar dicatat Korea Selatan hingga di atas 40%, membuat perekonomian negara itu berkembang pesat,” ungkap Fasli Djalal

Wakil Ketua Komisi Tetap Waralaba dan Lisensi Kadin Indonesia Burang Riyadi memprediksikan pertumbuhan gerai ritel waralaba akan meningkat 50% dibandingkan dengan tahun lalu, karena makin banyaknya produk murah asal China.

“Masyarakat syok melihat barang baru yang bagus dan murah, serta memaksakan untuk membeli,” kata Burang hari ini.

Ritel furnitur, pakaian, aksesori dan produk kebutuhan sehari-hari (consumer goods) diduga akan tumbuh lebih pesat. “Minat belanja itu akan memacu pertumbuhan gerai furnitur yang biasanya bertambah 10 toko setiap tahun menjadi 15 toko, karena produknya menjadi lebih laris dengan makin banyaknya variasi di dalam gerai.”

Burang mengatakan dengan perdagangan bebas Asean-China menyebabkan produk impor lebih mudah masuk sehingga gerai yang sebelumya 80% dipasok dari lokal mengurangi dan menggantinya dengan produk impor.

Kadin Indonesia mengharapkan fenomena ini tidak menyebabkan Indonesia akhirnya terjebak menjadi pasar produk impor. Oleh karena itu, lanjutnya, produk lokal juga harus inovatif dan kreatif serta berwawasan pasar global.(er)

Keunikan organisasi perusahaan keluarga tersebut bagi saya bukanlah sesuatu yang istimewa baik. Bahkan sebaliknya, dengan framework pengetahuan manajemen yang saya miliki pola kerja dalam organisasi perusahaan keluarga di Asia Tenggara menurut saya cenderung rumit dan padat ‘misteri’ bagi para pihak, terutama bagi mereka yang belum begitu lama ikut terlibat.

Banyak ahli dan konsultan manajemen bisnis keluarga telah menerima framework ‘3 lingkaran’ (yaitu: keluarga, kepemilikan, dan bisnis) sebagai model penyederhanaan untuk menggambarkan esensi pengelolaan bisnis keluarga. Model sederhana tersebut menyediakan ruang yang luas bagi para analis di bidang ‘family business’ untuk mendalami lebih lanjut masing-masing aspek dan keterkaitan di antara ketiga aspek tersebut.

Bagi saya pribadi ada 2 (dua) persoalan perusahaan keluarga yang selalu menarik perhatian.

#1 : Ketegangan kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya

Ketegangan kepentingan antara bisnis dan keluarga bersifat abadi di dalam sebuah perusahaan keluarga di mana pun. Ketegangan tersebut terutama akan terjadi di bidang penempatan dan penggunaan sumber-sumber daya bersama (shared resources) milik keluarga dan perusahan. Pengambilan keputusan mengenai alokasi penggunaan dana dan penempatan anggota keluarga dalam posisi pimpinan perusahaan adalah 2 contoh klasik untuk melukiskan ketegangan kepentingan dalam sebuah family business.

Menjawab tantangan di bidang ini sama sekali tidak mudah, terutama ketika tidak ada lagi tokoh dominan dalam keluarga yang dihargai oleh semua pihak dan dapat mengatakan final words. Situasi seperti ini sering terjadi ketika seorang pendiri perusahaan sudah memberikan tongkat estafet kepada generasi berikunya, sementara pada generasi berikutnya tersebut tidak ada tokoh dengan kharisma kepemimpinan setara pendiri. Di samping itu, situasi ini juga lazim terjadi dalam konteks perusahaan keluarga yang dibentuk oleh beberapa saudara, tapi tanpa ada figur pemimpin yang dominan di antara mereka.

Faktor budaya yang terpatri dalam keluarga adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pilihan jalan keluar atas masalah ini. Tapi dalam pengamatan saya selama ini, tidak ada faktor lain di luar disiplin organisasi yang mengkristal dalam bentuk tradisi proses organisasi (seringkali kita sebut: rutinitas) yang dapat memelihara kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Tradisi organisasi inilah biasanya yang membuat perusahaan mampu melewati berbagai ketegangan dalam memutuskan penggunaan berbagai sumber daya strategis yang dimiliki. Dengan kata lain, tradisi cenderung menyederhanakan proses penyelesaian masalah alokasi sumber daya yang menghadapi jalan buntu, dan tanpa tradisi yang kuat ketegangan dalam proses alokasi sumber daya akan selalu menggerus energi organisasi.

Sayangnya, tradisi ini pula biasanya yang mengekang dan menghambat potensi perusahaan untuk bertumbuh dan menjadi lebih besar. Keraguan dalam mengambil risiko yang seringkali dikonfirmasi oleh tradisi kuat perusahaan, membuat banyak potensi terobosan untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan menjadi terblokir di dalam organisasi sendiri.

#2: Kendala memelihara dan membesarkan family business

Fenomena lain yang menarik dari model perusahaan keluarga adalah daya tahannya yang relatif tinggi. Sekali pun survey global menunjukkan tidak lebih dari 30% perusahaan keluarga yang dapat melampaui generasi kedua, tapi paling tidak saat ini ada sekitar 100 perusahaan keluarga di seluruh dunia yang masih mampu bertahan sampai generasi ketujuh. Sebuah prestasi ‘panjang umur’ dari sebuah keluarga, bahkan dari sebuah bisnis keluarga. Mereka ada di berbagai industri seperti perusahaan produsen ‘wine’, pabrik kertas dan pensil, parfum, dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa perusahaan keluarga yang mulai dengan bisnis pabrik pedang dua abad lalu, saat ini memiliki usaha real-estate. Sekali pun pilihan industri penting dalam memelihara dan menumbuhkan perusahaan keluarga, tapi ada faktor-faktor penentu lain yang lebih dominan namun masih tetap menjadi misteri.

Sekali pun ada perusahaan seperti Houshi Onsen yang bergerak pada bisnis penginapan dan spa di Jepang, berdiri pada tahun 718 (sekarang dipimpin oleh generasi ke 46), tidak ada jaminan bahwa perusahaan keluarga seperti ini akan bertahan selamanya. Tiga tahun lalu, Kongo Gumi (salah satu perusahaan keluarga Jepang tertua di dunia pada waktu itu) mengalami kebangkrutan pada umur 1.428 tahun. Sebuah prestasi luar biasa, tapi akibat diversifikasi berlebihan dan resesi ekonomi berkepanjangan, Kongo Gumi harus mengakhiri juga semua warisan tradisi sejarah keluarga mereka.

Jadi terlepas dari perannya dalam perekonomian suatu bangsa, dan daya tarik tersendiri bagi para karyawan, perusahaan keluarga memiliki tantangan yang unik, terutama dalam proses pengambilan keputusan alokasi sumber daya, dalam memelihara (maintaining & sustaining) serta menumbuhkan (growing) perusahaan keluarga sehingga dapat bertahan berpuluh generasi. Kesulitan memelihara dan menumbuhkan biasanya melekat pada kekuatan tradisi perusahaan keluarga itu sendiri. Antara lain: Tingginya trust kepada para anggota keluarga, mengakibatkan sulitnya membangun trust kepada para manajer yang non-family member. Sekali pun dalam konteks budaya Asia, termasuk Indonesia, konsep extended family, sangat membantu dalam memasukkan para pegawai non-keluarga ke dalam “lingkaran keluarga” setelah tenure dan kesetiaan pengabdian mereka teruji waktu.

Salah satu cara “memelihara” family business yang baru-baru ini saya perhatikan, sekali pun bukan sesuatu yang sangat baru, adalah berkembangnya pemisahan antara pengelolaan “operasional” perusahaan dan pengelolaan “kekayaan kumulatif” milik keluarga. Pemisahan ini menghasilkan jenis disiplin atau tradisi baru dalam perusahaan keluarga di abad XXI, sekaligus menyediakan jalan yang lebih lebar untuk melanggengkan legacy keluarga yang berbisnis, terutama bagi generasi-generasi penerus.

Terobosan-terobosan baru dalam rangka mendorong pertumbuhan perusahaan keluarga makin banyak bermunculan. Karena itu, selamat para keluarga selamat bertumbuh dan selamat menumbuhkan usahanya. Semoga ekonomi kita makin makmur dan bangsa kita makin sejahtera.

Alberto D. Hanani (Managing Partner BEDA & Company)

Mudah Digunakan!
Kesederhanaan adalah keunggulan utamanya, sangat mudah digunakan, Anda dapat menghitung gaji yang harus dibayarkan setiap bulan, mencetak slip gaji, menghitung pajak Pph 21 lengkap dengan formulirnya, mencatat pinjaman karyawan sampai mencatat absensi karyawan.

Pada saat ingin melakukan proses penggajian, buka menu Proses Penghitungan Gaji Karyawan, lalu cek list nama karyawan, dan klik pada tombol Proses, setelah mereview hasil perhitungan gaji, klik tombo Rekam, selanjutnya semua laporan dan perhitungan sudah tercatat, Anda sudah bisa mencetak slip gaji, perhitungan gaji, pajak hingga laporan dan grafik tersedia secara otomatis.

Dengan software Zahir Payroll, proses penghitungan gaji dapat dilakukan secara otomotis, sehingga lebih mudah dan lebih cepat. Selain itu Anda akan terhindar dari kesalahan seperti salah ketik atau salah hitung yang sering terjadi jika dilakukan secara manual

sumber: www.zahir.com

Sejumlah sekolah di Korea Selatan telah memesan sekitar 3.000 set angklung yang dipakai untuk menjadi alat pendidikan kesenian. Permintaan tersebut belum bisa terpenuhi karena kapasitas produksi angklung sangat terbatas.

”Pekerjaan atau memproduksi angklung tidak bisa dilakukan secara industry (memakai alat mesin), karena itu permintaan kami layani secara bertahap atas permintaan pasar lokal maupun luar negeri,” kata Ketua Yayasan Saung Angklung Udjo Sam Udjo hari ini.

Oleh karena itu, lanjutnya, meski telah merangkul sekitar 186 UKM sebagai kelompok perajin, Saung Udjo tidak bisa memenuhi permintaan pasar.

Dari kebutuhan bahan baku, yakni bambu, bisa diatasi karena juga memberdayakan petani untuk melakukan budidaya tanaman itu. Pada periode 2009, Saung Udjo berhasil meraup omzet sebesar Rp10 juta dari produksi angklung maupun dua unit usaha lain sebagaipendukung kegiatan usaha bisnis angklung.

Unit iusaha itu adalah pelatihan musik angklung sekitar 500 orang siswa serta bisnis minuman dan makanan ringan di komplek Saung Udjo seluas 1,1 hektara di Jalan Padasuka Bandung, Jawa Barat.

Selain menjadi salah satu unit terbesar untuk prduksi angklung, kawasan tersebut juga menjadi pusat pelatihan seni dan hiburan yang menampilkan para siswa.

Penampilan kolaborasi antara seni angklung dengan pencak silat serta tari dan lagu tradisional Jawa Barat, menjadi daya tarik turis manca negara.

Perusahaan UKM berbasis komunitas tersebut juga telahmenerima order angklung untuk memenuhi kebutuhan pelatihan seni angklung pada 28.300 sekolah negeri di seluruh Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat mewajibkan kesenian angklung menjadi kurikulum resmi di sekolah negeri.(fh)

Aprizal, Asisten Deputi Urusan Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM, mengatakan, potensi industri furnitur maupn kerajinan sabut kelapa dari daerah tersebut dinilai sangat besar. Namun, kualitasnya masih perlu ditingkat untuk meningkatkan pangsa pasar.

”Sejumlah 90 pelaku usaha di bidang furnitur dan kerajinan akan disertakan pada pelatihan bagi peningkatan kualiltas produk mereka. Sarat utamanya adalah, usaha mereka sudah eksis, bukan yang baru akan memulai,” ungkap Aprizal hari ini.

Menurut Aprizal, program peningkatan kualitas ii diprioritaskan bagi sektor kerajinan dan komoditas lain yang masuk dalam kategori industri kreatif. Sasran dari program tersebut agar komoditas yang dihasilkan pelaku usaha kecil menengah (UKM) perajin, memiliki daya saing tinggi.

Sabut kelapa yang menjadi andalan perajin di daerah Pacitan, diolah menjadi berbagai jenis komoditas sebagai bahan baku boneka, keset maupun produk lain seperti tali maupun matras. Program serupa ditargetkan menembus sentra-sentra kerajinan lain di berbagai daerah.

Karena pelatihan peningkatan kualitas SDM perajin tidak bisa dilaksanakan secara kontinyu ke setiap sentra industri kerajinan, Kementerian Koperasi dan UKM mengharapkan pemerintah daerah sebagai sentra industri dan kerajinan, bisa melanjutkan agenda pemberdayaan itu.

“Karena anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sangat terbatas untuk melaksanakan peningkatan kualitas SDM perajin, kami hanya bisa melakukan stimulan, dan selanjutnya dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah terkait,” ungkap Aprizal.(msb)

Wakil Ketua bidang UMKM dan Koperasi Kamar Dagang dan Industri Jakarta (Kadin Jaya) Nasfi Burhan mengatakan telah menerima aspirasi dari banyak pengusaha UMKM yang menyatakan keberatan atas rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan baru itu.

“Kami langsung menerima reaksi keberatan atas pernyataan Wapres Boediono yang menyatakan kurang setuju dengan pembatasan jam operasi supermarket atau pasar modern,” katanya di Jakarta hari ini.

Wapres Boediono, tambahnya, dalam suatu kesempatan baru-baru ini menyatakan kurang setuju jika pemerintah harus membatasi jam beroperasi supermarket atau pasar modern kendati dengan alasan untuk memberi kesempatan berkembang pedagang kecil dan pasar tradisional.

Menurut Nasfi, pelaku UMKM terutama yang beraktifitas sebagai pedagang kecil dan pasar tradisional masih menganggap regulasi pembatasan jam beroperasi peritel modern itu sebagai bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah.

Bila perlindungan dari pemerintah itu dihapuskan, lanjutnya, nasib usaha UMKM akan semakin menghawatirkan karena tidak sanggup berhadapan dengan peritel modern yang memiliki dukungan permodalan besar.

Padahal, lanjutnya, sejauh ini pemerintah belum memberikan bantuan secara optimal bagi para pelaku UMKM dan koperasi dari segi permodalan, kemampuan dan tempat memasarkan produknya.

“Hingga kini pelaku UMKM dan koperasi masih kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan sehingga banyak yang usahanya tidak bisa berkembang akibat kesulitan permodalan.” (fh)